Para pejabat Irak mengatakan pemilu kemungkinan besar akan diadakan tanggal 27 Februari, tetapi tanggal itu masih harus disetujui oleh dewan kepresidenan Irak yang beranggotakan 3 orang.
PBB sebelumnya mengusulkan tanggal 27 Februari itu, dan para pejabat Irak menyatakan dukungan mereka hari Senin. Ketua parlemen Irak, Ayad al-Samarrai'e, mengatakan pemilu kemungkinan akan diadakan menjelang akhir Februari atau awal Maret.
Undang-Undang Dasar Irak menetapkan pemilu diadakan sebelum akhir Januari, tetapi Undang Undang Dasar juga mengatakan undang-undang pemilu harus berlaku paling sedikit 60 hari sebelum pemilu. Parlemen telah menyetujui undang-undang yang sudah lama tertunda itu hari Minggu.
Gedung Putih mengatakan hari Senin undang-undang pemilu yang sudah diubah itu menunjukkan warga Irak bertekad untuk menyelesaikan perbedaan pandangan mereka dengan damai. Sekertaris pers Robert Gibbs mengatakan Amerika Serikat siap membantu rakyat Irak mencari penyelesaian politik untuk meredakan sengketa dan membentuk negara yang bersatu.
09 September 2010 
